Kekuatan bandan inteljen hanya mengamankan kekuasaan Presiden, itulah salah satu poin yang dikatakan oleh Umar Abduh, seorang Pengamat intelijen yang juga pemerhati terorisme.

Buat saya pendapat Umar Abduh itu cukup bias. Di satu sisi, Jika melihat Inteljen hanyalah sebagai kelompok pintar (katanya) terorganisir yang berada dibawah komando TNI, maka pendapat Umar Abduh itu cukup masuk akal, karena mengingat sosok Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI, yang artinya Presiden berkuasa penuh terhadap komando dunia inteljen. Tapi jika dilihat dari sudut pandang bahwa, Dinas Inteljen merupakan merupakan data aktif yang memiliki keterkaitan dengan dinas-dinas lainnya yang terbentuk oleh jaringan yang kohesif, Maka Dinas Inteljen bisa pula berpotensi menjadi ancaman bagi seorang Presiden, maupun ancaman bagi kedaulatan negara secara luas, karena tentu kita tidak menutup mata dengan adanya jual-beli informasi yang bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi oleh kelompok terorganisir yang bernama Dinas Inteljen ini.

Berikut kutipannya:

news.id.msn.com - Pengamat intelijen yang juga pemerhari terorisme Umar Abduh mengeritik keberadaan lembaga intelijen yang terkesan hanya mengamankan kekuasaan, namun tidak pernah mampu mendeteksi dini kemelut yang kerap terjadi di masyarakat.

"Kekuatan intelijen SBY cuma bisa mempertahankan kekuasaan. Kita tidak bisa membiarkan intelijen yang pro SBY dan pro asing. Intelijen pro presiden harus disingkirkan karena merusak struktur pemerintahan," ujarnya dalam diskusi bertajuk Penguatan Peran Intelijen dalam Penegakan Kedaulatan Politik Bangsa di Doekoen Coffee, Jakarta, Sabtu (16/10/2010).

Menurut Abduh, peran intelijen seharusnya mengawal negara seperti tertanam dalam pancasila dan wawasan kebangsaan. "Intelijen sekarang hanya mengamankan presiden jadi carut marut lah negeri ini," kata dia.

Padahal, lanjut dia, intelijen harus bisa mengawal kemerdekaan, membangun negara sesuai cita-cita para pendahulu negeri ini.

"Orientasi intelijen kita justru mengamankan stabilitas penguasa. Sekarang yang penting bagaimana negara ini bisa maju, cerdas, mandiri. Kedaulatan politik kita ini jadi tidak berdaulat, karena yang ada gotong royong, komplotan, berkomplot untuk berkuasa tanpa intelijen," jelasnya.

Sementara itu pengamat intelijen lainnya Wawan Purwanto mengatakan, kritik publik yang sering ditujukan kepada pihak intelijen lebih disebabkan oleh ketidakakuratan pengambilan keputusan dari informasi yang diperoleh.

"Intelijen adalah support of information supaya pengambil kebijakan tidak keliru, kalo ada keliru ya memang konklusi dari laporan itu ada yang tdk tepat. Kritik terhadap pemerintah belakangan ini sangat tajam tapi tidak ada solusi," paparnya.

Karena itu, menurut Wawan, peran intelijen ke depan harus lebih kritis untuk merongrong sistem ketatanegaraan yang ada. "Mari kritik yang membangun, jangan hanya menjelek-jelekan, tidak ada manusia yang bisa membangun dalam sekejap," tutupnya.